-

Gejolak Perselisihan PMII - HMI di Tahun 1960an

Logo PMII dan HMI

NUPEDIA.ID, BULELENG – Sejak kelahiran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 17 April 1960, tensi hubungan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tidak pernah menurun. Di beberapa kampus, atau bisa dibilang hampir di semua medan perebutan kader dan pengaruh, aktivis HMI dan PMII tidak pernah berdamai. Kalau perlu saling menjatuhkan dan tak jarang berujung konflik fisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuk kita lihat hubungan kedua organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia ini di periode 1960an.

Berdirinya PMII bagi aktivis HMI dan para petinggi Masyumi dianggap sebagai pemecah belah mahasiswa Islam. Terlebih menurut mereka, hal tersebut dianggap melanggar Perjanjian Seni Sono. Perjanjian ini sebagai hasil dari Kongres Muslimin II yang dilaksanakan pada tanggal 20-25 Desember 1949 di Gedung Seni Sono, sebelah selatan Gedung Agung Yogyakarta. Dimana salah satu isinya adalah pengakuan terhadap HMI sebagai satu satunya wadah mahasiswa Islam di Indonesia.

Tuduhan ini direspon oleh Ketum PMII Pertama Mahbub Djunaidi bahwa “Perjanjian Seni Sono itu memang ada tetapi perlu kita ketahui bahwa maksud dari pengakuan HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa Islam, adalah manakala HMI mampu menampung seluruh potensi dan aspirasi mahasiswa Islam yang bergabung didalamnya. Kenyataannya kelompok mahasiswa Islam Ahlussunnah Wal Jamaah tidak tersalurkan aspirasinya dalam HMI” (Fauzan Alfas, 2015, Hal 66)

Fakta lain, bahwa banyaknya aspirasi mahasiswa yang tidak tertampung dalam tubuh HMI dibuktikan dengan berdirinya beberapa organisasi mahasiswa Islam. Seperti Serikan Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMI) pada 2 April 1956, Himpunan Mahasiswa Al-Jamiatul Wasliyah (HIMMAH) pada 8 Mei 1961, Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) pada 20 Januari 1964, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada tanggal 4 April 1964.

HMI semakin tertekan ketika basis keanggotaannya di perguruan tinggi umum direbut oleh Consentrasi Gerakan Mahasiwa Indonesia (CGMI) yang menjadi sayap PKI, dimana di tahun tahun itu sedang berkembang pesat. Dalam kondisi yang seperti itu, harapan satu satunya HMI adalah di perguruan tinggi Islam. Disinipun HMI harus bersaing dengan PMII, organisasi baru namun mendapat sambutan hangat dari mahasiswa di berbagai kampus, khsusnya IAIN.

Keteganganpun tak bisa dihindari di hampir semua kampus IAIN. Salah satunya yang terjadi di IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 10 Oktober 1963. Ditengah Rektor Prof. Sunaryo membacakan pidato laporan tahunan, salah seorang pengurus dewan mahasiswa (yang juga aktivis HMI) merebut microfon dan membacakan pernyataan sikap yang diantaranya mengecam Mentri Agama KH. Syaifuddin Zuhri yang dituduh melakukan proyek NU-nisasi didalam tubuh Departemen Agama. Kejadian tersebut menimbulkan kericuhan, bahkan salah seorang kader PMII menjadi sasaran pemukulan.

Seminggu setelah itu, pada 17 Oktober 1963 terjadi demonstrasi yang diikuti sekitar 500 mahasiswa di IAIN Ciputat Jakarta. Para demonstran ini menamakan dirinya Komite Mayoritas Mahasiswa IAIN, mereka menemui Rektor sambil membawa poster : “IAIN adalah Aset Nasional, bukan milik golongan/partai”, “NU-nisasi di Departemen Agama = Kontra revolusi”. Bahkan di beberapa dinding kampus banyak coretan coreta seperti “Ganyang NU”, “Ganyang Idham Khalid” , “Ganyang Syaifuddin Zuhri”.

KH. Syaefuddin Zuhri selaku Menteri Agama saat itu merespon dan menyayangkan demonstrasi di IAIN Ciputat tersebut. “sangat disayangkan sekali, bahwa sebagian besar dari mereka anggota HMI. Dan jika mahasiswa IAIN dari kelompok PMII bangkit membela NU, hal itu bisa dimengerti” kenangnya (dalam Fauzan Alfas, 2015, Hal 72)

Meski hubungan PMII-HMI penuh dengan gejolak perselisihan di tahun 60-an, PMII tampil membela HMI ketika organisasi ini akan dibubarkan oleh pemerintah karena tuduhan keterlibatan pemberontakan. Mahbub Djunaidi yang kala itu satu satunya tokoh mahasiswa yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Soekarno, berusaha meyakinkan Bung Karno bahwa HMI adalah organisasi “Independen” yang tak terikat dengan Masyumi. Bahkan Ketua Umum PBNU KH. Idham Khalid dan KH. Syaifuddin Zuhri juga turut “membela” HMI.

Terlepas dari perselisihan itu semua, kedua organisasi ini telah melahirkan Tokoh-Tokoh intelektual dan negarawan, yang pada perekembangannya membangun peradaban di Indonesia.

Penulis : Abdul Karim Abraham (Ketua PC GP Ansor Kab Buleleng)

Berita Lainnya

berita terbaru
Muslimat NU

Perempuan dan Kebangkitan NU di Cisarua

01/02/2022 - 19:18

berita terbaru
Masyarakan dipaksa memilih sesuatu pilihan bukan atas dasar pertimbangan social, ekonomi politik dan agama, tetapi iya dipaksa menentukan pilihannya atas dasar identitas suatu kelompok.

Politik Kiai dan Nyai

08/12/2020 - 12:34

Comments