Masyarakan dipaksa memilih sesuatu pilihan bukan atas dasar pertimbangan social, ekonomi politik dan agama, tetapi iya dipaksa menentukan pilihannya atas dasar identitas suatu kelompok.

Politik Kiai dan Nyai

Subhan, M.Pd. Dosen STAI denpasar

NUPEDIA.ID, BALI – PILKADA serentak yang akan di gelar pada tanggal 09 Desember akan menjadi pesta demokrasi di akhir tahun 2020, kita tau tahun 2020 adalah perjalanan tahun tersulit dalam sejarah dunia tak terlebih bangsa Indonesia itu sendiri. Covid 19 adalah bencana dunia yang hampir membuat beberapa negara berkembang seakan mati suri, dengan wabah ini hampir seluru sector baik social, medis tak terlebih sector ekonomi mengalami imbasnya, covid 19 membuat peradaban baru dalam ekonomi dunia beberapa negara berkembang mengalami kerugian besar, pariwisata local dan internasional dipaksa gigit jari menghitung kerugian yang mereka dapatkan.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan sector politik di tengah situasi pandemic, masyarakat dibenturkan dengan pesta demokrasi yang mengakibatkan mereka secara legalitas formal (warga negara) harus mengikuti perhalatan akbar tersebut. Hal ini tentu akan menjadi dilema baru dalam struktur lapisan masyarakat, perhalatan politik salah satunya, ditengah situasi yang serba mencekap para pembawa kepentingan akan mencari ide-ide untuk membuat terobosan dalam meraut keuntungan bagi kelempoknnya, semisal membuat isu tentang melonjaknya jumlah pengangguran, banyaknya karyawan di PHK serta beberapa isu ekonomi yang tengah menjadi masalah. Para pemangku kepentingan seakan selalu berinovasi untuk bagaimana merauh keuntungan politik sebanyak-banyaknya serta menurunkan elektabilitas pesaing dalam medan perpolitikannya.

Di tengah situasi yang multikrisis masyarakat secara tidak sadar akan dipaksa berada pada dua posisi antara sikap ideal dan material. Sikap ideal dalam kecamata politik adalah pemberian hak suara yang dilakukan oleh seseorang dengan mempertimbangkan beberapa cita etik, akan tetapi kebutuhan material adalah sikap tak acuh yang dilakukan oleh seseorang dalam memberikan hak pilihnya dan lebih mementingkan kepentingan secara individu. Hal ini tentu akan memililiki imbas yang besar kepada konsep kepemimpinan secara ideal itu sendiri.

Akibatnya masyarakat akan membentuk menjadi kelompok-kelompok kecil yang mendeklarasikan sebagai satu identitas yang memiliki pengaruh besar dalam pesta demokrasi. Lalu munculah gesekan-gesekan yang dicipta secara naluriyah dalam mempertahankan status qou.

Konflik-konflik tersebut semakin berkembang bukan hanya konflik pada satu kelompok social melainkan semakin berkembang kepada identitas suatu agama. Agama oleh sebagian orang yang memiliki kepentingan serasa dianggap mampu untuk mendoktrin para penganutnya untuk mendongkrak elektabilitas dalam kanca politik, sehingga tidak heran beberapa pemangku kepentingan menggunakan strategi ketokohan.

Strategi ketokohan yang diperankan oleh kiai dan nyai tentu akan memunculkan perang dingin dikalangan santri dan alumni. Beberapa santri dan alumni akan di diklaim  dengan status-status kesantriannya apakah iya akan dikatakan sebagai santri yang militan atau abangan.

Komflik-komflik seperti inilah yang secara tidak sadar akan menciderai demokrasi itu sendiri. Masyarakan dipaksa memilih sesuatu pilihan bukan atas dasar pertimbangan social, ekonomi politik dan agama tetapi iya dipaksa menentukan pilihannya atas dasar identitas suatu kelompok.

Sidney hook mendefinisikan demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas  dari rakyat dewasa tanpa ada intervensi dari mana saja.

Mari kita renungkan salah satu puisi dari Ws Rendra

Apabilah agama menjadi lencana politik

Maka erosi agama pasti terjadi

Karena politik tidak punya kepalah

Tidak punya telinga

Tidak punya hati

Politik hanya mengenal kalah dan menang

Kawan dan lawan

Peradaban yang dangkal

Meskipun hidup berbangsa perlu politik

Tetapi politik tidak boleh menjamah kemerdekaan iman dan akal didalam daulat manusia

Namun daulat manusia dalam kewajaran hidup bersama di dunia harus menjaga daulat hukum alam, daulat hukum masyarakat dan daulat hukum akal sehat.

Comments